Jakarta — Pengembangan garam rakyat, pengelolaan sampah laut, rehabilitasi ekosistem, hingga karbon biru menjadi fokus kerja sama Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat hilirisasi sekaligus mendorong masyarakat pesisir lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi wilayahnya. Kerja sama tersebut diwujudkan
Jakarta — Pengembangan garam rakyat, pengelolaan sampah laut, rehabilitasi ekosistem, hingga karbon biru menjadi fokus kerja sama Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat hilirisasi sekaligus mendorong masyarakat pesisir lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi wilayahnya.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara KPKP PTMA dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP (DJPK KKP). Penandatanganan berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) DJPK KKP bertema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera” di Gedung Mina Bahari III, Kamis (4/12/2025).

PKS ditandatangani Ketua KPKP PTMA Dr. Endang Rudiatin, M.Si., dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Muhammadiyah dan KKP yang telah ditandatangani pada Maret 2025.
Endang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat agenda hilirisasi sehingga masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tidak hanya mengandalkan hasil laut, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan aset pesisir secara mandiri.
“Yang paling utama, kami insya Allah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun,” ujar Endang.
Fokus pada Garam Rakyat
Salah satu program utama dalam kerja sama tersebut adalah pengembangan usaha garam di kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). KPKP PTMA dan KKP akan mengidentifikasi potensi lahan garam serta mendorong sertifikasi petambak dalam kurun waktu lima tahun.
Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan garam di kawasan SEGAR sekaligus meningkatkan kapasitas petambak agar mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Selain sektor garam, kerja sama juga menyasar persoalan sampah laut. Pendampingan akan diberikan kepada kelompok UMKM yang mengelola sampah plastik di laut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap persoalan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengelolaannya.
Pulihkan Ekosistem dan Kembangkan Karbon Biru
Dari sisi lingkungan, KPKP PTMA dan KKP akan menjalankan program rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pembibitan dan penanaman mangrove.
Pendampingan pengelolaan karbon biru juga menjadi bagian dari program kerja sama. Pengembangan ini ditargetkan menghasilkan model pengelolaan karbon biru yang dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Rangkaian program tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari potensi wilayah pesisir tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
Libatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah
KPKP PTMA merupakan konsorsium yang menghimpun para ahli dan fasilitator multidisipliner dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Pelaksanaan program didukung PTMA di berbagai wilayah pesisir yang memiliki program studi kelautan dan perikanan maupun kegiatan riset terkait pengelolaan sumber daya laut.
Universitas Muhammadiyah Pontianak serta PTMA di Riau, Maluku Utara, Jakarta, Yogyakarta, Kupang, dan Tarakan menjadi penggerak utama kegiatan konsorsium. Keterlibatan selanjutnya akan diperluas ke PTMA di kawasan Pantai Utara Jawa, Bali, dan Kalimantan Barat.
KPKP PTMA menempatkan hilirisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda prioritas nasional. Dalam pelaksanaannya, konsorsium mengintegrasikan konsep ekonomi biru dengan ekonomi syariah melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal.
Pendekatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga ekosistem pesisir dan budaya masyarakat. Pengembangan program juga mengandalkan pendekatan multidisipliner dan intradisipliner dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang tepat guna.
Dorong Kolaborasi Jaga Laut
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Prof. Jamhari Makruf dan Dr. Andi Bawono dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah turut hadir untuk mengawal dan memantau pelaksanaan program kerja sama.
Melalui kolaborasi tersebut, KPKP PTMA dan KKP menargetkan pengelolaan wilayah pesisir tidak berhenti pada upaya konservasi, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Dengan demikian, masyarakat pesisir diharapkan semakin berdaya dalam mengelola sumber daya laut secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

















Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *