Jakarta — Pengembangan usaha garam rakyat hingga pengelolaan karbon biru menjadi fokus kerja sama Konsorsium Pesisir, Kelautan, dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kolaborasi ini ditujukan untuk mendorong masyarakat pesisir semakin mandiri dalam mengelola potensi sumber daya laut sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara KPKP PTMA dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP. Program yang disepakati tidak hanya menyasar peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup penanganan sampah laut serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir.

Ketua KPKP PTMA Endang Rudiatin mengatakan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama dalam kolaborasi tersebut. Menurutnya, potensi sumber daya pesisir perlu dikembangkan hingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Yang paling utama, kami insya Allah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun,” ujar Endang dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Pengembangan usaha garam akan dilakukan di kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). KPKP PTMA dan KKP berencana mengidentifikasi potensi lahan garam sekaligus mendorong sertifikasi petambak dalam kurun waktu lima tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas petambak garam serta membantu memenuhi kebutuhan garam di kawasan SEGAR. Pengembangan usaha juga diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi ekonomi di wilayahnya.

Selain garam, persoalan sampah laut menjadi perhatian dalam kerja sama ini. KPKP PTMA akan mendampingi kelompok UMKM yang mengelola sampah plastik di laut agar pengurangan pencemaran dapat berjalan beriringan dengan penciptaan peluang ekonomi.

Program lainnya adalah rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut melalui pembibitan serta penanaman mangrove. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir sekaligus membuka ruang pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan karbon biru juga menjadi bagian dari agenda kolaborasi. KPKP PTMA akan memberikan pendampingan untuk mengembangkan model pengelolaan karbon biru yang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Endang menjelaskan, perjanjian kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Muhammadiyah dan KKP yang ditandatangani pada Maret 2025.

KPKP PTMA merupakan wadah yang menghimpun para ahli dan fasilitator multidisipliner dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang memiliki program studi kelautan dan perikanan. Konsorsium ini menjalankan riset dan kajian terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan sumber daya manusia serta teknologi.

Universitas Muhammadiyah Pontianak, Riau, Maluku Utara, Jakarta, Yogyakarta, Kupang, dan Tarakan menjadi sejumlah perguruan tinggi yang berperan dalam kegiatan KPKP PTMA.

Dalam menjalankan programnya, KPKP PTMA mengintegrasikan konsep ekonomi biru dan ekonomi syariah. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis potensi sumber daya lokal dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem dan budaya masyarakat.

Penandatanganan kerja sama turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat pesisir.

Perwakilan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Jamhari Makruf dan Dr. Andi Bawono, turut hadir untuk mengawal dan memantau pelaksanaan program kerja sama tersebut.